2BLogistic

.:Wujudkan PLTN Presiden Harus Nyatakan Go Nuklir:.

INFO BISNIS - Untuk mewujudkan Buku Putih yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dalam mempercepat pembangunanPembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 5.000 MW di Bangka Belitung pada 2014-2024, maka tahun ini atau tahun depan Presiden Joko Widodo harus sudah menyatakan Go Nuclear.

Hal ini mengingat pembangunan PLTN itu membutuhkan waktu sekitar 7-10 tahun seperti pengalaman di Uni Emirat Arab, Rusia, dan Tiongkok. “Itu pun kalau lancar,” ujar Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto.

Lamanya pembangunan PLTN ini menurut Djarot karena banyak hal-hal yang harus dipahami terkait masalah keselamatan dan keamanannya.

Ia menegaskan sebagai lembaga litbang, BATAN hanya bisa memberikan rekomendasi soal PLTN ini. Misalnya teknologinya apa yang digunakan, dimana lokasi yang aman untuk pembangunan PLTN ini, dan kapan kira-kira dilakukan.

“Tugas kita sebenarnya melindungi masyarakat. Kan banyak sekarang itu promosi nuklir dari banyak negara  seperti Tiongkok, Perancis, Rusia. Nah, tugas kita memilihkan ke pemerintah mana yang paling bagus,” ucap Djarot.

Djarot menegaskan BATAN akan tetap berusaha mendorong Presidenmenyatakan go nuclear, meski memang sampai saat inibelum ada tanda-tanda ke arah sana. “Perlu diingat, BATAN bukan pembuat kebijakan tentang energi, tapi lembaga litbang. Kapasitas BATAN sekadar mempromosikan nuklir dan memberikan rekomendasi," terang Djarot.

Kenapa harus Presiden yang menyatakan go nuclear ini? “Isu nuklir itu sesuatu yang sensitif, terkait keamanan dan keselamatan. Sehingga harus kepala negara yang bisa menyatakan. Jadi tidak sama dengan PLTU atau pembangkit listrik yang lain,” jelas Djarot.

Selain tercantum dalam buku putih KESDM, Djarot menjelaskan, rencana pembangunan PLTN sebenarnya sudah ada dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam UU tersebut, dinyatakan PLTN sudah beroperasi pada 2015-2019 dengan keselamatan yang ketat.

Makanya, menurut Djarot, sosialisasi PLTN ini harus terus dilakukan.  Salah satu langkah yang tengah dilakukan BATAN adalah dengan mengumumkan rencana pembangunan reaktor daya eksperimental (RDE) atau PLTN mini yang digunakan sebagai sarana edukasi dan riset.  RDE ini akan berlokasi di Serpong dan rencana pembangunannya diharapkan bisa dimulai tahun ini dan diharapkan selesai tahun 2019, tepatnya menjelang berakhirnya tahun Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019. Pembangunan RDEmerupakan komitmen untuk mengenalkan nuklir sebagai sumber daya listrik baru di masa depan.

Tipe reaktor yang dipilih adalah generasi ke-4 yang memiliki teknologi keselamatan lebih tinggi. Tipe ini juga bisa digunakan untuk proses desalinasi (mengubah air laut menjadi air tawar), produksi hidrogen, dan proses pencarian batubara.

"RDE merupakan PLTN mini yang dimasa depan bisa diaplikasikan di daerah yang tidak membutuhkan daya besar seperti di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur," kata Djarot.

Rencana pembangunan RDE sudah melalui pembahasan di tingkat menteri, yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Bapeten, dan Kepala BATAN.